Apel Korpri Musi Banyuasin 17 Maret 2014

SEKAYU - Kegiatan Apel Rutin Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin digelar pada hari Senin 17 Maret 2014 di Lapangan Kantor Bupati Musi Banyuasin.

Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Asisten II Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Ir. H. Sulaiman Zakaria, M.T.

 

AK-mar1 AK-mar2 AK-mar3

 

Kepala BKD Diklat Muba : Seleksi CPNS supaya ditangani daerah

SEKAYU - Sejumlah daerah mulai menggarap usulan formasi kebutuhan CPNS 2014. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, misalnya, akan segera menggodok jumlah kebutuhan pegawai. Jika sudah kelar, usulan formasi akan disampaikan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Kita akan usulkan formasi mana saja yang dibutuhkan ke KemenPANRB tahun ini. Dan kita harap usulan tersebut dapat diterima,” ujar Indita Purnama, S.Sos., M.M., Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, seperti diberitakan Koran Sumeks (Grup JPNN).

Dia menjelaskan, formasi CPNS yang masih sangat dibutuhkan Kabupaten Muba yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, “Juga lulusan teknik dan keilmuan lainnya,” ungkapnya.

Indita berharap, sistem seleksi CPNS 2014 tidak lagi ditangani pemerintah pusat. Alasannya, sudah terbukti pemerintah pusat kewalahan menangani penerimaan CPNS seluruh Indonesia. Dampaknya antara lain, pengumuman yang tertunda-tunda.

“Kita berharap sistemnya tidak terpusat lagi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penerimaan CPNS ini,” harapnya. (Yud/jul/sam/jpnn)

Update Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN – BKD Diklat

SEKAYU - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh kunjungan dari pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII Palembang. Kunjungan ini adalah Pembinaan BKN Regional VII Palembang untuk memperbaharui dan memperbaiki (update) perangkat lunak Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dirilis BKN.

Pejabat Pembinaan yang berkunjung adalah Bapak April Koni dari BKN Regional VII Palembang, disambut oleh Kepala BKD Diklat Kabupaten Musi Banyuasin, diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Zainal Abidin, S.IP., dan Kasubbag Pengolahan Data Pegawai, Hidayat, S.H.

Kegiatan dimulai sejak hari Selasa hingga Kamis (11-13/03) di Ruangan Pengolahan Data Pegawai, Bidang Pengembangan Pegawai BKD Diklat Kabupaten Musi Banyuasin. Para operator komputer dan pengelola SAPK bisa menambah ilmu dan kecakapan dari kegiatan pembinaan SAPK ini.

SA1 SA2 SA3

 

 

BKD Diklat sebagai Pelopor Absensi Biometrik Terbaru Pemkab Musi Banyuasin

SEKAYU - Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai yang terdepan dalam penerapan peraturan pemerintah, mensosialisasikan penggunaan mesin absensi biometrik terbaru bagi PNS se-Kabupaten Musi Banyuasin. Sesuai rencana akan ditempatkan mesin absensi yang sama di seluruh SKPD hingga tingkat kelurahan.

Berikut ini adalah Surat Edaran Sekda Musi Banyuasin dan foto-foto pengambilan data biometrik pegawai di BKD Diklat Musi Banyuasin.

 

Surat Edaran TPP&Absensi SJ1 SJ2 SJ3 SJ4

BKD Diklat Memperoleh Penghargaan Kinerja Triwulan I 2014

SEKAYU - Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Indita Purnama, S.Sos., M.M., dalam Rapat Staf Bulanan April 2014, menyampaikan hasil kinerja terbaik yang diakui oleh Bupati Musi Banyuasin. BKD Diklat memperoleh cinderamata sebagai bentuk apresiasi Bupati atas kinerja sepanjang Triwulan Pertama tahun 2014 ini.

Penghargaan Bupati atas kinerja terbaik hanya diberikan kepada tiga (3) instansi terbaik yaitu BKD Diklat dan Distamben serta BPBD Musi Banyuasin.  Kepala BKD Diklat menunjukkan cinderamata tersebut di hadapan Rapat Staf, disambut tepuk tangan meriah dan ucapan selamat.

R1 R2 R3

Pelantikan Pejabat

SEKAYU - Pelantikan 15 Pejabat pada sejumlah SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. Bertindak sebagai Pejabat Pelantik adalah Plt. Sekda/Asisten I Sekda Musi Banyuasin, Rusli, S.P., M.M. Bertempat di Aula Pelantikan Pemkab Musi Banyuasin, 7 Maret 2014.

 

Lantik7Mar-1 Lantik7Mar-2 Lantik7Mar-3

 

 

UU ASN dan Harapan Reformasi

JAKARTA – Kalangan media massa mengapresiasi kehadiran Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berharap  dapat segera diterapkan sehingga birokrasi Indonesia bisa lebih siap menghadapi perubahan global. Bahkan para jurnalis juga berharap agar undang-undang ini bisa mendorong perubahan mindsetpara birokrat di tanah air, sehingga perubahan bisa lebih drastis, sehingga kehadiran UU ini tidak sekadar menjadi macan kertas.
Demikian antara lain terekam dalam forum group discussion (FGD) tentang Undang-Undang ASN Tim Independen Reformasi Birokrasi dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Selasa (04/03) petang,  yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar.

Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Publik

PEKANBARU – Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Tetapi  kenyataan yang banyak terjadi di daerah, ijin-ijin justeru diperbanyak demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, tidak jarang orang baru akan mulai usaha, belum menghasilkan apa-apa tetapi sudah dipalak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di daerah merupakan keniscayaan. Ketika dunia usaha tumbuh di suatu daerah, maka perekonomian akan tumbuh sehingga semua sektor akan berkembang.

Tahun 2014, Kuota PPPK 40%

JAKARTA – Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada tiga hal utama, yakni rekrutmen pegawai yang fair dan bebas KKN, promosi terbuka, dan e-government. Tahun 2014 ini, pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN juga berasal dari penyelesaian tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam pengarahannya pada Rakor Kebijakan program SDM Aparatur di Jakarta, Kamis (27/02).
Rakor ASN MenPANRB 2014

Surat Edaran Pengambilan KPE PNS Kab. Muba

SEKAYU – Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah merekapitulasi dan mensortir sebanyak 1.686 lembar Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS se-Kabupaten Musi Banyuasin pada Senin (24/2). KPE tersebut merupakan milik PNS yang menyelesaikan proses administrasi KPE dalam periode 19-21 Juni 2013 dan milik PNS yang memohon perbaikan/revisi administrasi KPE periode tahun 2009-2010.

Diharapkan kepada seluruh PNS yang namanya tercantum didalam daftar untuk dapat mengambil KPE secara pribadi maupun melalui perwakilan (syarat : 1. surat kuasa mengambil KPE; 2. nomor rekening gaji ybs. pada Bank SumseBabel; 3. aktivasi kartu langsung ke Bank SumselBabel), ke Kantor BKD Diklat Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.

SE Ambil KPE Feb              Klik disini untuk DAFTAR NAMA KPE 2014